LAPORANKEUANGAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE) Dahlia1), Nurhidayah2), dan Nurul Listiawati3) 1,2,3Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat 1,2,3Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Talumung, Majene, 91411 Q9Eh5la. Monday, 11 February 2013 - 0000 Senin 11/02, Majelis Komisi Informasi Pusat KIP memenangkan ICW atas sengketa informasi laporan keuangan Partai Demokrat. Majelis KIP mengabulkan permohonan ICW seluruhnya, yang artinya partai Demokrat wajib memberikan permohonan informasi yang diminta ICW yaitu laporan keuangan partai tahun 2010-2011. Ini merupakan kemenangan ICW atas sengketa informasi keuangan partai politik yang kedua setelah sebelumnya Majelis KIP memutuskan ICW berhak atas seluruh informasi yang ICW minta pada Partai Persatuan Pembangunan PPP pada 28 Januari lalu, dimana PPP juga wajib memberikan laporan keuangan partai. Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menyambut baik keputusan majelis. “Kami menerima apa yang menjadi amar putusan majelis,” katanya. Ini Sementara Partai Demokrat yang diwakili Hinca Panjaitan mengatakan, “Kami mempertimbangkan untuk berpikir, menggunakan hak yang diberikan.” Hak yang diberikan ini maksudnya adalah hak untuk menyelesaikan sengketa di tingkat Pengadilan Negeri jika salah satu pihak tidak menerima amar putusan majelis. Apung Widadi, peneliti ICW, mengatakan, “Sebenarnya, upaya ICW mendorong keterbukaan laporan keuangan parpol ini adalah hal positif dalam membangun institusi partai yang sehat. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Parpol dan UU KIP.” Argumentasi yang disampaikan ICW mengenai permintaan informasi keuangan partai didasari Undang-undang KIP bahwa parpol secara kelembagaan adalah badan publik, dan memiliki kewajiban untuk memiliki keterbukaan informasi bagi publik. “Laporan keuangan parpol yang kami dorong ini adalah keseluruhan. Berbeda dengan dana kampanye,” kata Apung. ICW juga akan membuat indeks keuangan partai politik untuk membandingkan kesesuaian dana yang dilaporkan partai politik. “Kita akan verifikasi setelah kita dapat laporan keuangan. Indeks keuangan ini meliputi soal respon partai atas keterbukaan laporannya, bagaimana pengelolaan keuangannya termasuk sumber-sumber pendanaan, serta aspek penggunaan keuangan partai,” jelas Apung. Indeks tersebut nantinya akan memperlihatkan partai mana yang paling siap membangun prinsip transparansi keuangan. "Selain itu, dari laporan keuangan partai akan diketahui apakah ada unsur manipulasi atau tidak. Ini penting, karena untuk modal politik 2014, parpol akan berlomba-lomba mencari dana sebanyak mungkin,” jelas Apung. Apung mengkhawatirkan, jika standar minimal laporan keuangan saja tidak ada, ini akan jadi problem ke depan. “Perlu diketahui bahwa paket UU Pemilu 2009 menyatakan sumbangan dari badan publik itu cuma 4 milar. Tahun depan, naik jd 7,5 miliar. Artinya kran batasan itu sudah dinaikkan. Nah, kalau tidak ada transparansi laporan keuangan seperti ini, bahaya.” Menurut Apung, di UU Pemilu Legislatif, secara personal calon anggota DPR melaporkan dana kampanyenya ke parpol. “Nah, disini kita ada scope bahwa parpol harus terbuka, karena caleg melaporkan dana kampanye kepada parpol. Tapi ini kan konteksnya laporan keuangan parpol secara keseluruhan, beda dengan pelaporan dana kampanye ke KPU,” jelas Apung. Apung menegaskan, “Laporan keuangan parpol sangat tertutup. Padahal itu diwajibkan di UU Parpol 37, 38, 39. Kita menuntut agar Demokrat segera memberikan laporan keuangan parpolnya. Bukan hanya Demokrat sebenarnya, tapi juga parpol lain.” Abdullah menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari partai. “Ini menjadi preseden penting bagi parpol dalam membangun kelembagaan partai yang lebih baik. Ini sebuah pembelajaran bagi parpol untuk mengembangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutup Abdullah. BAGIKAN Thursday, 31 January 2013 - 0000 Selasa 29/01, Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat KIP kembali melakukan sidang ajudikasi sengketa informasi yang dimohon oleh ICW. Kali ini, termohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Dalam sidang ini, Hinca mengaku bahwa Partai Demokrat bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta oleh ICW, yaitu laporan keuangan dan laporan program kerja tahun 2010 dan 2011. Hinca Panjaitan menyatakan, “Partai Demokrat dalam mediasi beberapa waktu lalu sudah menyerahkan laporan keuangan yang kami dasarkan pada laporan pengelolaan dari APBN. Namun pada tahap mediasi itu, pemohon minta tidak hanya yang APBN tapi juga keseluruhan—non-APBN juga. Itu yang kemudian menyebabkan mediasi gagal. Kami membaca dan memahaminya dalam konteks UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 ini terbatas pada dana yang bersumber pada APBN.” Partai Demokrat beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus mereka paparkan kepada publik hanya yang dananya berasal dari APBN. Sementara Apung Widadi yang mewakili ICW sebagai pemohon, menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik yang tercantum pada pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 jo. UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan dasar hukum pentingnya Demokrat mempublikasikan seluruh laporan keuangannya, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, yaitu dana yang dapat berasal dari sumbangan simpatisan dan iuran partai. Sebagai catatan, pasal 39 UU Partai Politik menegaskan bahwa pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik, serta partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Sidang ajudikasi adalah tahap dalam prosedur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pubik ketika mediasi gagal. Proses mediasi ICW dengan Partai Demokrat gagal karena Partai Demokrat tidak bersedia memberikan informasi yang diminta ICW. Dalam sidang yang berlangsung singkat ini, Majelis Hakim menskors sidang hingga 11 Februari 2013 mendatang. Pada sidang tersebut, Partai Demokrat sudah harus membawa laporan keuangan dan program kerja yang diminta oleh ICW. Mari kita pantau bersama sejauh mana itikad baik Partai Demokrat dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. BAGIKAN Skip to contentAku DemokratNewsletter AHY Profil dan PrestasiInstruksi KetumRubrik PemikiranDiskusi Bersama AHYSocial Media AHYOrganisasi SejarahVisi & MisiProgram Program PrioritasRencana KerjaKalender Kerja 2022Struktur OrganisasiPengurus Pengurus DPPPengurus DPD & DPCFraksi DPR-RIWebsite DPD & DPC Partai DemokratRegulasi & Keputusan PartaiLaporan KeuanganStatistik KeanggotaanStatistik KantorPublikasi RilisBerita Berita NasionalBerita DaerahSudut PandangPemilu Calon EksekutifCalon LegislatifAnggota DPR-RIGabung DemokratDaftar CalegE-PPID Dasar Hukum dan Regulasi PPIDDaftar Informasi PublikMaklumat PPIDFormulir Permohonan InformasiPengajuan KeberatanSurvei KepuasanTentang PPID Tugas dan Fungsi PPIDStruktur Organisasi PPIDVisi Misi PPIDKontak PPIDStandar Layanan PPID Tata Cara PermohonanSOP PPIDWaktu dan Biaya Layanan InformasiLHKPNDokumentasi PPIDLaporan PPIDAplikasi DemokratBPIP Partai Demokrat Tentang PPIDdudirmd2020-08-25T185642+0700 Page load link